P3E SuMa Sukses Gelar Bimtek Kepegawaian Pengisian SKP Elektronik 2024

MAKASSAR-Dalam  meningkatkan kapasitas SDM ASN dalam bidang kepegawaian di lingkup UPT KLHK  SulSel,  P3E SUMA KLHK menggagas kegiatan bimtek pengisian sasaran kinerja pegawai secara elektronik (e-SKP) berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 pada  Rabu, 27 Desember 2023 bertempat di Hotel Dalton Makassar.

Kegiatan ini turut menggandeng  pihak BKN  Regional IV sebagai Narasumber serta diikuti  puluhan peserta dari perwakilan UPT Satker LHK SulSel.

Baca juga: Marak Pedagang Liar di Pasar Lakessi, Disdag Parepare Turun Tangan

Dalam sambutannya dihadapan peserta Bimtek,  Kepala P3E SUMA KLHK yang diwakili oleh Dr.Azri Rasul, SKM., M.Si., MH selaku Kabag TU mennyampaikan bahwa  SKP sudah harus 'on out' di e-Kinerja.

Dijelaskannya bahwa e-SKP ini harus dikerjakan di awal tahun serta tidak  ada lagi SKP manual karena sudah terhubung pada  SI-ASN.

Baca juga: Walikota Makassar Paparkan Capaian Pemkot Makassar Sepanjang Tahun 2021

Diterangkan Azri lebih lanjut, di SKP ini tidak hanya merencakan di awal tapi bagaimana memenuhi harapan.

"Intensitas Dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai,  Kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi, "tutur Kabag TU P3E SUMA KLHK ini.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

"Kinerja bukan hanya sekedar uraian tugas tetapi perilaku yang ditunjukkan didalam bekerja dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, "pesannya.

Baca juga: Wali Kota Parepare MoU Perangi Mafia Tanah Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang Sofyan Djalil

"Kemudian yang harus diperhatikan pada alur perencanaan kinerja, Skema pertanggungjawaban,   proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi apakah sesuai atau tidak, "pesannya.

"Serta jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja pegawai dan Bukti kinerja yang  diharapkan, "pungkas Dr.Azri.

Baca juga: Kepala Dinas PUPR Kota Parepare, H.Syamsuddin Taha : Siapkan Rp59 Miliar Perbaiki Jalan-Trotoar

Dikesempatan yang sama, Narasumber dari BKN Regional IV Makassar, Dr. Marleny Manatar Septalina, SE., M.Si  menjelaskan bahwa e-Kinerja berpengaruh pada nilai RB instansi, Nilai RB instansi berpengaruh pada nilai tukin yang diterima oleh pegawai instansi tersebut.

"Untuk itulah SKP digunakan apa saja?
Antara lain Pembayaran tukin berdasarkan e-Kinerja. Serta kedepannya tukin ini dihubungkan dengan target aplikasi kinerja, "terang Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Madya ini.

"Pada SKP 2024  ini mulai dari perencanaan, pemantauan hingga tindak lanjut. Semua harus berintegrasi dengan atasan langsung, "ungkapnya.

"Sekarang SKP dibuktikan dengan 'evidence based'
Jangan memberikan penilaian SKP per enam bulan tapi  minimal per bulannya, "terang Marleny.

"Kedepannya  penilaian tukin bukan saja hanya datang absen atau terlambat, "jelasnya.

Baca juga: Rapat Evaluasi Kinerja Pokja PPS, Sekprov Sulsel Tekankan 13 Poin Penting

"Sebab sistem ini langsung terintegrasi di SI-ASN masing masing pegawai. Jika kurang maka akan berdampak pada kenaikan pangkat hingga  pensiun nanti, "ungkapnya.

Untuk e-SKP ini pada  formulir 'kualitatif' ( secara presentase) hal ini biasanya khusus pada eselon I atau II, sementara Untuk 'kuantitatif' dapat berupa hasil  kinerja sesuai 12 bulan.

Selanjutnya pada dukungan sumber daya adalah kebutuhan apa saja seperti anggaran dan SDM.

"Serta 'konsekwensi' terbagi 2 (dua) macam yakni sesuai 'ekspektasi' dan 'tidak mencapai ekspektasi' pimpinan, "pungkas Dr. Marleny.

Sumber: Humas P3E Sulawesi dan Maluku

Baca juga: Awal Tahun 2022, Bupati Barru Tanda Tangani MoU dengan Pertanahan